Dalam buku Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi, doktor sosiologi lulusan Universitas Harvard, AS, Arief Budiman berpendapat, pada dasarnya teori-teori negara bisa dipilah dalam dua kelompok besar; pertama, teori yang mengatakan negara merupakan lembaga mandiri yang punya kepentingan dan kemauan sendiri.
Kedua, teori yang mengatakan negara bukan lembaga mandiri. Kebijakan yang dihasilkan negara ditentukan faktor eksternal atau faktor di luar dirinya. Negara hanya merupakan arena, tempat kekuatan-kekuatan sosial berusaha saling berkompetisi untuk menguasai. Negara semacam tabula rasa, sehelai kertas putih yang siap ditulisi orang lain.
Dengan merujuk pada kedua teori ini, secara faktual yang pertama merujuk pada negara-negara otoriter yang dipimpin atau diperintah penguasa-penguasa yang mengidentikkan diri sebagai negara dan bisa berbuat apa saja. Mereka bisa menguasai kekayaan alam atas nama negara, bahkan mereka juga bisa menindas rakyat atas nama negara.
Namun, yang kedua secara faktual dipraktikkan negara-negara demokratis yang menganggap negara sekadar alat meraih kesejahteraan rakyat.
Para pemimpin yang memerintah bisa bertindak atas nama negara, namun mereka tidak mengidentikkan diri sebagai negara, tetapi sebagai perwujudan dari kehendak rakyat. Ini karena dalam negara demokratis, pemimpin mendapat kekuasaan untuk memerintah lantaran adanya mandat yang diberikan rakyat melalui pemilihan umum (pemilu).
Dengan berpijak pada teori negara demokratis inilah, menurut saya, negara akan baik, mampu melindungi dan menyejahterakan rakyatnya dengan baik, jika yang menguasai dan/atau yang menjadi pejabat negara adalah orang-orang baik.
Negara bisa baik karena dikuasai parlemen yang baik, yang mayoritas anggotanya terdiri dari orang-orang baik. Parlemen yang baik bisa terwujud bila partai-partai (yang berwenang menyalonkan anggota parlemen) dikuasai orang-orang baik.
Mengapreasi Rusdi Kirana
Dalam konteks teori negara demokratis inilah kita mengapresiasi langkah Rusdi Kirana, yang telah memasuki arena politik dengan bergabung dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Mengapa PKB, bukan partai lain? Tentu pemilik salah satu maskapai penerbangan terbesar di Asia (Lion Air) ini punya alasan.
Menurutnya, di samping PKB berkomitmen jelas dalam menjaga semangat pluralisme, ia juga merasa berutang budi pada pendiri PKB, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dalam sejarah hidupnya sangat gigih memperjuangkan nasib kelompok minoritas.
Bergabung dalam PKB, bisa juga sebagai tanda terima kasih Rusdi Kirana kepada Gus Dur, yang saat menjadi presiden di antara legacy-nya yang tak mungkin bisa dilupakan adalah menghapus "politik segregasi" yang membeda-bedakan pribumi dan nonpribumi, serta pengakuan terhadap Konghucu sebagai agama resmi yang secara legal disejajarkan dengan agama-agama yang sudah diakui sebelumnya.
Sebagai orang yang memiliki basis sosial dari kalangan minoritas (non-Muslim dan China), saya kira wajar jika Rusdi Kirana merasa lebih nyaman masuk PKB ketimbang partai-partai lain. Meskipun demikian, bukan berarti menganggap partai-partai yang lain tidak baik.
Kita percaya akan banyak lagi orang-orang baik seperti Rusdi Kirana yang mau masuk dalam partai dan akan mewarnai politik Indonesia. Dengan komitmen kebangsaan yang dimiliki dan niatnya untuk memperbaiki karut marut perpolitikan nasional, akan menjadi modal sangat berharga untuk membangun negara yang baik.
Sebagaimana diuraikan di awal tulisan ini, secara teoritis negara demokratis hanyalah alat untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat. Karena hanya alat, baik buruknya negara akan sangat tergantung, antara lain, pada orang-orang baik yang bergabung dalam partai politik.
Dalam negara demokratis, partai politik adalah hulu dari semua kebijakan yang menentukan hitam putihnya negara. Mengapa hulu? Karena partai politiklah yang berhak memilih penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum) sekaligus mengikuti pemilu yang memilih para pejabat negara.
Bahkan, calon-calon pejabat negara yang akan dipilih—baik yang akan duduk di kursi kekuasaan eksekutif (presiden dan wakil presiden) maupun legislatif (anggota parlemen) yang berwenang merumuskan dan menetapkan perundang-undangan—juga diajukan partai politik.
Lebih dari itu, partai politik (melalui anggotanya di parlemen) ikut menentukan jabatan-jabatan untuk kekuasaan yudikatif, seperti dalam memilih hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK), hakim agung Mahkamah Agung (MA), dan komisioner Komisi Yudisial (KY).
Melalui parlemen, anggota partai politik juga ikut menentukan Kepala Kepolisian (Kapolri), panglima TNI, dan para duta besar akan akan dikirim ke negara-negara sahabat.
Bisa dibayangkan, bagaimana buruknya wajah negara jika partai politik diisi orang-orang buruk. Karenanya sekali lagi, kita butuh lebih banyak orang-orang baik seperti Rusdi Kirana, untuk bergabung dan memimpin partai politik, menggantikan posisi orang-orang lama yang sudah terbukti gagal di arena politik.
*Penulis adalah Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.
(Sinar Harapan)| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment