Wednesday, October 16, 2013

[batavia-news] Politik Dinasti Rawan KKN

 

res: Rezim neo-Mojopahit menciptakan dinastinya agar tetap  memegang kekuasaan negara.
 
 
 
Rabu, 16/10/2013 13:46 WIB

Politik Dinasti Rawan KKN

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
 
Ratu Atut, salah satu dinasti politik di Banten
 
 
Jakarta - Arus perlawanan terhadap politik dinasti bergelora di DPR. Melalui RUU Pilkada politik dinasti akan dipangkas habis, namun sampai saat ini masih kontroversi. PKB menyatakan menolak politik dinasti yang rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik serta tidak sehat bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik. Kekuasaan hanya dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari satu keluarga, tanpa memberikan ruang kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi," kata Ketua FPKB DPR Marwan Jafar, kepada detikcom, Rabu (16/10/2013).

Pergantian kekuasaan hanya akan diberikan kepada anggota keluarga dan menyingkirkan orang lain, tanpa melalui proses yang fair dan bijaksana. Politik dinasti, menurut Marwan, akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan.

"Karena cenderung serakah dan tak jarang pula melakukan KKN. Pemerintahan lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu politik dinasti harus kita batasi, jangan sampai terulang terus di kemudian hari. Meskipun, semua warga negara punya hak yang sama untuk berpolitik," katanya.

Selain itu, Marwan melanjutkan, dinasti politik merusak rencana besar reformasi birokrasi. Kita semua harus mendorong reformasi birokrasi. Birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, dan kredibel.

"Jangan sampai birokrasi menjadi korban keserakahan demi membangun politik dinasti yang tidak sehat. Birokrasi yang tidak reformatif akan berdampak pada munculnya budaya nepotisme," lanjut Ketua DPP PKB ini.

Politik dinasti juga dinilai Marwan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Siapa yang mempunyai fasilitas lebih banyak, uang lebih banyak, kekuatan dan pengaruh politik keluarga, itulah yang akan memenangkan pertarungan politik, baik perebutan eksekutif di daerah (pemilukada), pemilu legislatif, dan lain-lain.

"Politik dinasti berakibat pada praktik politik yang tidak sehat. Apalagi ditambah dengan saling menyalahkan tindakan membangun politik dinasti oleh partai politik tertentu, dan dalam waktu yang hampir bersamaan terjadi saling membantah politik dinasti yang dilakukan oleh partai tertentu pula," terang anggota Komisi V DPR RI ini.

Yang lebih parah lagi, politik dinasti seringkali mengabaikan etika politik dan mengebiri hak politik orang lain. Menempatkan pejabat bukan karena kapasitasnya tetapi karena kekerabatannya. Memberikan posisi politik tertentu kepada kerabat yang tidak mempunyai kompetensi dan skill yang sesuai dengan jabatannya.

"Untuk itu FPKB menolak adanya politik dinasti dan mendukung penuh dimasukkannya klausul yang mengatur tentang larangan politik dinasti dalam RUU Pilkada yang sedang dibahas panitia kerja (Panja) DPR RI demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat," tandasnya.

Ikuti berbagai peristiwa hangat yang terjadi hari ini di "Reportase Sore" pukul 16.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/try)
Baca Juga
 
 

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment