(dok/SH)
JAKARTA - Masyarakat diimbau untuk tidak mengonsumsi daging olahan impor, dari negara-negara yang suplai bahan bakunya berasal dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK).
Meski harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan produk lokal, produk daging olahan lokal diklaim lebih terjamin karena suplai bahan bakunya tidak berasal dari negara yang belum bebas PMK seperti Australia.
"Indonesia mempunyai peraturan lebih baik dari Malaysia. Bahan baku industri daging di Indonesia dan Malaysia sangat timpang. Maraknya produk impor sosis dari Malaysia dibuat dengan bahan baku dari India, sementara India belum bebas PMK. Hal ini sangat membahayakan konsumen dan pelaku usaha daging olahan," tegas Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Faiz Ahmad, di Jakarta, Kamis (17/10).
Menurut Faiz, serbuan produk-produk daging olahan impor baik dalam bentuk bakso, sosis, maupun kornet, selain membahayakan konsumen, juga mengancam kelangsungan industri daging olahan dalam negeri.
Dengan selisih harga bahan baku yang sangat mencolok, produk daging olahan lokal saat ini kalah bersaing dengan produk impor dari negara tetangga seperti Malaysia. Hal tersebut dibenarkan Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia atau National Meet Processing Indonesia (NAMPA).
"Daging dari India harganya Rp 25.000 per kg, sedangkan dari Australia harganya US$ 5 per kg. Produk sosis dari India harganya Rp 36.000 per kg dan sosis dengan bahan baku daging dari Australia harganya bisa Rp 50.000 dan konsumen cenderung memilih produk dengan harga yang murah," ungkap Ketua NAMPA, Ishana Mahisa.
Ishana menambahkan, dengan kondisi tidak fair seperti ini, sulit bagi pelaku industri pengolahan daging dalam negeri untuk bertahan. Terlebih lagi pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 84/2013 tentang pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Indonesia.
"Pasal 9 dari Permentan Nomor 84/2013 menyatakan, untuk negara belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) Vesicular Stomatitis (VS) dan Swine Vesicular Disease (SVD), dapat dipertimbangkan sebagai negara asal pemasukan daging olahan dengan persyaratan telah dipanaskan lebih dari 80 derajat Celcius selama 2-3 menit. Impor bahan baku daging dari negara belum bebas PMK dilarang pemerintah, dan hal ini sangat merugikan industri pengolahan nasional," timpal Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman.
Dukungan Pemerintah
Adhi menambahkan, menjelang implementasi pasar tunggal ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) 2015, pemerintah seharusnya lebih memperkuat struktur industri di dalam negeri.
"Jangan sampai industri nasional mati di pasar global karena tidak ada dukungan pemerintah. Beberapa regulasi harus diharmoniskan dan pelaku usaha ingin harmonisasi bahan baku dan produk pangan olahan. Jangan sampai produk pangan olahan dimudahkan impornya dan membuat pelaku usaha menjadi pedagang karena kemudahan produk impor olahan daging," ia menegaskan.
Menurut Adhi, keberadaan Permentan Nomor 84/2013 justru semakin menyulitkan industri olahan daging nasional dan pelaku usaha masih dibatasi, dengan belum bebasnya masalah penyakit kuku di beberapa sentra produksi sapi.
"Pelaku usaha daging sapi olahan hanya boleh mengimpor daging sapi dari Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Untuk negara yang terkena PMK seperti India, banyak mengimpor bahan baku ke Malaysia dan diolah menjadi produk seperti sosis maupun bakso dan dikirim ke pasar dalam negeri," tandasnya.
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment