(dok/antara)
Keluarga Cikeas.
"Keluarga (Cikeas) 100 persen tidak tahu siapa Bunda Puteri. Saya telah kroscek dengan keluarga," kata SBY membantah.
SBY yang biasa membanggakan data-data statistik terkait prestasi ekonomi yang telah diraihnya juga tak ketinggalan menyebut angka untuk mengukur kadar pernyataan Luthfi Hasan Ishaaq, bermaksud agar masyarakat percaya pada pembelaan diri presiden. "Luthfi 1.000 persen bohong. Pernyataan Bunda Puteri tahu kebijakan reshuffle 2.000 persen bohong," kata SBY.
Ini sebenarnya bukan kali pertama nama SBY dan keluarga Cikeas dikaitkan dengan sejumlah isu controversial, yang menyebut-nyebut hubungan dengan sejumlah makelar atau broker.
Dalam persidangan di MK, saat diperdengarkan percakapan antara pengusaha Anggodo Widjojo dan Yuliana Gunawan, keberadaan broker senjata TNI yakni pengusaha Eng Djin Tjong alias Sujito Ng, pemilik PTTrimarga Rekatama, keterkaitan dengan pengusaha Pelembang Sengman Tjahja dalam suap impor daging sapi, dan terakhir dikaitkan dengan Bunda Puteri, sosok yang dipercaya masyarakat sebagai makelar yang berada di lingkaran pusat kekuasaan.
Direktur Eksekutif Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH), Hatta Taliwang, menyatakan berbagai isu yang mengkaitkan SBY dan keluarga Cikeas dengan sejumlah pengusaha atau sosok yang bertindak sebagai makelar, menunjukkan praktik-praktik tak sehat di belakang layar kekuasaan.
Isu atau rumor memang tidak selalu benar, namun selama tidak ada upaya penegakkan hukum yang jelas sesudahnya maka masyarakat akan menganggap praktik-praktik makelar dan pemberian upeti/setoran ke pusat kekuasaan bukanlah sekedar isapan jempol.
Tindakan KPK
KPK yang seharusnya bertindak sebagai penegak hukum bagi semua warga negara Indonesia, tanpa terkecuali kini selalu berada dalam cangkangnya ketika nama keluarga Cikeas dikaitkan dengan sejumlah isu suap atau korupsi. Tercatat sejumlah pengakuan kontroversial pernah mengemuka ke publik dan sejauh ini KPK tetap adem ayem.
Mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin pernah menyebutkan pemberian uang US$ 5 juta milik Pertamina saat terjadi cekcok di Puri Cikeas.
Anak buah Nazaruddin bernama Yulianis secara terbuka pernah mengakui memberikan uang US$ 200.000 kepada Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) pada Konggres Partai Demokrat di Bandung dan Ridwan Hakim, menyatakan pengusaha Sengman Tjahja yang memberikan uang setoran Rp 40 miliar dalam suap impor daging sapi. Episode terbaru adalah mencuatnya nama Bunda Puteri dalam pusaran kasus suap impor daging sapi yang melibatkan jajaran petinggi PKS.
KPK lewat juru bicaranya Johan Budi SP justru terkesan defensif, menyatakan pihaknya tidak akan memanggil Bunda Puteri kecuali hakim memintanya. Sikap ini tentu bertolak belakang jika kasus korupsi melibatkan selain keluarga Cikeas.
KPK dengan sigap memanggil dan memeriksa orang-orang yang terlibat dalam pusaran kasus. Masih kuat ingatan masyarakat, ketika sejumlah perempuan cantik yang tidak tahu-menahu mengenai suap impor daging sapi yang dilakukan makelar Ahmad Fathanah dibuat pertunjukan layaknya sinetron karena satu per satu dimintai keterangan sebagai saksi.
"KPK boleh menangkap dan memeriksa siapa pun pelaku korupsi, kecuali jika pelaku melibatkan anggota keluarga Cikeas," kata Hatta Taliwang, memberikan gambaran mengenai desain kebijakan standar ganda yang diterapkan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hatta melanjutkan, KPK lebih berperan sebagai pembela hukum dan penopang sebuah pemerintahan korup yang makin lama kehilangan kredibilitasnya akibat kemunafikan, bukannya keteladanan yang ditunjukkan kepada masyarakat.
Tanpa keteladanan pemimpin, korupsi di Indonesia bisa dilakukan para pejabat publik karena mereka melihat hal-hal buruk dilakukan figur yang seharusnya memberikan contoh hal yang baik.
Cerita Bunda Puteri akan berujung sama dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang akan terbang ditiup angin. Kasus ini akan menguap begitu saja, atau dialihkan dengan kasus-kasus baru yang lebih hot karena memang dengan metode seperti ini pemerintah bekerja.
Memang masyarakat Indonesia tidak bisa berharap banyak dari kepemimpinan nasional yang tidak memiliki karakter dan visi jelas, satu-satunya yang jelas bagi masyarakat hingga Pemilu 2014 adalah mereka akan senantiasa dipertotonkan berbagai sinetron dengan sutradara Presiden SBY dan KPK selaku produser.
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment