Teknologi Bisa Dipakai Untuk Mencegah dan Memberantas Korupsi
[JAKARTA] Teknologi bisa dimanfaatkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran teknologi sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang akuntabel dan transparan kepada publik.
Hal itu ditegaskan Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Diani Sadiawati di sela acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik Draft Aksi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Berdasarkan Perpres No 55 Tahun 2012) di Jakarta, Kamis (26/9).
"Melalui peran teknologi dapat memastikan pelaksanaan, kita gunakan pelaporan dengan sistem yang terekam dengan baik dan dapat dilaporkan kepada masyarakat," katanya.
Saat ini, di sejumlah instansi pemerintahan juga sudah dimulai e-procurement untuk menghindari praktik gelap atau kongkalikong proses pengadaan barang dan jasa.
Namun ia mengingatkan, teknologi benda mati, manusia yang mengoperasikannya juga harus berintegritas, sehingga teknologi tidak justru disalahgunakan.
Oleh karena itu melalui rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi ditargetkan di tahun 2014 harus ada outcome yang dikumpulkan dan dilaporkan kepada presiden. Target ini pun masih tetap harus dicapai hingga tahun 2025 yang meliputi corruption perception index, capai di dalam United Nations Convention Againts Corruption dan sistem integritas nasional.
"Untuk target 2013-2014 pembenahan pelayanan publik menjadi hal penting. Diharapkan hal itu dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Diani memandang pencegahan korupsi membutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Komitmen ini harus didukung pula dengan sistem teknologi yang terbuka.
Ia pun berharap BPPT sebagai institusi yang erat dengan pengkajian dan pemanfaatan teknologi bisa menularkan pemanfaatan teknologi kepada unit-unit lain di sektor pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Utama BPPT Jumain Appe mengatakan program strategis nasional terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan aksi nasional yang direncanakan Bappenas. Seluruh kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian dituntut menyusun langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi sejalan dengan program reformasi birokrasi.
"BPPT dengan pencanangan reformasi birokrasi juga sudah melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi," ungkapnya.
Jumain menyatakan BPPT berkomitmen menjadi institusi bebas korupsi dan menjadi panutan bagi institusi lain. [R-15]
Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment