2014, Lapangan Tak Mampu Serap Tenaga Kerja
Hasyim Husein — HARIAN TERBIT
JAKARTA - Pemerintah bertekad terus menurunkan jumlah pengangguran meski diprediksi pada 2014 angka pengangguran terbuka bakal meningkat dibanding 2013. Sulitnya pencapaian penurunan angka pengangguran tersebut dipicu oleh berbagai faktor, antaranya nilai tukar rupiah atas dollar AS yang terus merangsek naik, sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan penetapan UMP yang jor-joran oleh pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans, DR Reyna Usman, memprediksi investasi yang masuk ke dalam negeri lebih banyak di sektor padat modal. Padahal sektor ini umumnya lebih mengandalkan teknologi tinggi, dan tak akan banyak menyerap tenaga kerja domestik.
Berdasarkan penghitungan, penyerapan tenaga kerja untuk satu persen pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor padat modal hanya sebesar 150.000 tenaga kerja. Artinya, pada estimasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada 2014 hanya akan menyerap sedikitnya 825.000 tenaga kerja. Padahal, tambahan angatan kerja mencapai 2,5 juta per tahun. Besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap tersebut sangat berdampak negatif pada kondisi sosial dan kamtibmas.
Sebelumnya pemerintah memperkirakan akan ada kecenderungan positif dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan di pasar kerja, misalnya, proporsi tenaga kerja sektor formal sudah mencapai 37,3 persen, sedangkan tenaga kerja informal kurang dari 63 persen. Reyna mengakui keterbatasan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja sektor formal merupakan salah satu penyebab banyaknya pekerja di sektor informal. Di samping itu, tambahnya, motivasi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja atau berusaha secara mandiri masih kurang.
Mestinya, slogan 'Semakin maju suatu negara, semakin banyak jumlah wirausahanya', harus menjadi tujuan setiap anak bangsa menuju pencapaian kesejahteraan yang didambakan. Sampai saat ini wirausaha di Indonesia masih kurang dari 2 persen, jauh dari negara-negara lain yang jumlah wirausahanya sudah mencapai 5-10 persen.
Bertolak dari keadaan tersebut, kata Reyna, diperlukan komitmen bersama yang harus diimplementasikan dalam bentuk usaha yang sungguh-sungguh yang mencakup seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi pengangguran secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. Pertama, meningkatkan kualitas SDM dengan membangun kompetensi, skill, knowledge, attitude tenaga kerja yang memiliki daya saing untuk perluasan kesempatan kerja. Juga, merevitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara dunia kerja dan pencari kerja.
Draft Arah Kebijakan
Pusat Litbang Ketenagakerjaan Kemnakertrans telah menyusun draft Arah Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019. Salah satu isi draft tersebut adalah menjadikan pelatihan kerja sebagai program nasional dengan dasar hukum setingkat Undang-undang. Hal ini harus dibarengi dengan anggaran yang memadai agar dapat menghasilkan lulusan yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas.
Tim Penyusun mengharapkan draft tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan selama lima tahun ke depan, menyusul keprihatinan terhadap kebijakan ketenagakerjaan selama ini. Isi rancangan tersebut di antaranya adalah penempatan tenaga kerja pada pekerjaan-pekerjaan layak, anti diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk penempatan TKI ke luar negeri dengan mengedepankan terjaganya martabat bangsa dan kemanfaatan.
Rancangan itu diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dengan melindungi pengusaha tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja dalam prinsip egalitarian (flexicurity), dibarengi dengan pengembangan budaya perusahaan, budaya pekerja, dan budaya pemerintah.
Rancangan seperti ini patut diapresiasi sebab mampu memberikan peringatan kepada pemerintah untuk mewaspadai terjadinya bonus demografi, politik, dan hukum yang dapat menciptakan kondisi kondusif bagi berkembangnya ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi yang pro kesempatan kerja, termasuk investasi yang mengutamakan sektor-sektor tradeable dan padat karya, serta kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendistorsi bidang ketenagakerjaan.
I am using the Free version of SPAMfighter.
SPAMfighter has removed 1067 of my spam emails to date.
Do you have a slow PC? Try a free scan!
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment