res : Sesuai hasil sensus BPS 2010 dinyatakan Aceh adalah salah satu dari 10 propinsi termiskin dalam kekuasaan rezim neo-Mojopahit, jadi kalau sekarang kemiskinan makin besar tidak mengherankan.
Dana Hibah Aceh Makin Besar, Angka Kemiskinan Juga
Junaidi Hanafiah | Kamis, 12 Desember 2013 - 12:21 WIB: 134
(Foto/Aceh Terkini)
Warga miskin di Aceh
Belanja per kapita hibah atau bansos Aceh menduduki peringkat kedua setelah Papua Barat.
BANDA ACEH – Dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) di Provinsi Aceh semakin besar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, dana hibah atau Bansos mencapai Rp 1,8 triliun. Tetapi tersebut belum secara signifikan mampu memperbaiki angka kemiskinan.
Peneliti Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), Renaldi Safriansyah, Rabu (11/12) menyebutkan, belanja hibah atau Bansos yang bertujuan untuk pemerataan dan azas persamaan ekonomi termasuk untuk meredam potensi konflik, belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh secara riil.
"Padahal belanja tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 dana hibah atau bansos Aceh hanya Rp 159 miliar dan menjadi Rp 1,3 triliun pada tahun 2011. Lalu pada tahun 2013 menjadi Rp 1,8 triliun, tujuh kali lipat dibanding 2007," sebut Renaldi dihadapan perwakilan akademisi, perwakilan Pemerintah Aceh, aktivis dan mahasiswa.
Secara nasional, ujar Renaldi, belanja per kapita hibah atau bansos Aceh menduduki peringkat kedua setelah Papua Barat. Angka per kapita Aceh sebesar Rp 340 ribu, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar Rp 172 ribu.
"Belanja hibah/bansos Aceh umumnya dikelola oleh dinas pendidikan, dinas keuangan dan biro keistimewaan Aceh. Dari sisi peruntukkan sebagian digunakan untuk beasiswa, bantuan kepada lembaga sosial dan operasional pendidikan serta kesejahteraan guru," ujar Renaldi.
Renaldi mengungkapkan, belanja hibah yang besar tersebut belum mampu mengakselerasi penurunan angka kemiskinan di Aceh. Pada tahun 2012, angka kemiskinan di Aceh sebesar 19,46 persen, menduduki peringkat kelima secara nasional. Rata-rata Indonesia sebesar 11,96 persen. "Pada tahun 2011, peringkat kemiskinan Aceh menduduki urutan keenam secara nasional, dengan angka 19,57 persen. Artinya meningkatnya dana hibah/bansos belum mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat Aceh," tambahnya.
Renaldi menyebutkan, PECAPP merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap program hibah dan bansos, baik sasaran penerima manfaat maupun mekanisme penyalurannya. "Pendekatan bansos/hibah dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin," kata Renaldi.
Sementara itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Jamaluddin Muku mengakui adanya kekacauan alokasi dana hibah dan bansos yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Dia juga membenarkan hasil analisis yang dilakukan oleh PECAPP.
"Apa yang disampaikan oleh PECAPP sudah benar, saya melihat memang selama ini dana bantuan hibah atau bansos pengelolaannya belum baik, sehingga belum mampu mengurangi angka kemiskinan di Aceh," ujar Jamaluddin Muku.
Menurut Jamaluddin Muku, dana hibah/bansos pada prinsipnya haruslah menguntungkan daerah, misalnya membantu pendidikan seperti pembangunan fasilitas beberapa perguruan tinggi di Aceh. Tetapi dalam beberapa hal, perencanaan penyaluran masih belum baik, buktinya belum meningkatkan kesejahteraan.
"Diperlukan perencanaan yang baik ke depan dan data yang kuat dalam mengalokasikan belanja hibah/bansos kepada masyarakat. Menurut saya pemerintah harus memberi pancing kepada masyarakat, bukan ikannya," katanya.
Peneliti Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), Renaldi Safriansyah, Rabu (11/12) menyebutkan, belanja hibah atau Bansos yang bertujuan untuk pemerataan dan azas persamaan ekonomi termasuk untuk meredam potensi konflik, belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh secara riil.
"Padahal belanja tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 dana hibah atau bansos Aceh hanya Rp 159 miliar dan menjadi Rp 1,3 triliun pada tahun 2011. Lalu pada tahun 2013 menjadi Rp 1,8 triliun, tujuh kali lipat dibanding 2007," sebut Renaldi dihadapan perwakilan akademisi, perwakilan Pemerintah Aceh, aktivis dan mahasiswa.
Secara nasional, ujar Renaldi, belanja per kapita hibah atau bansos Aceh menduduki peringkat kedua setelah Papua Barat. Angka per kapita Aceh sebesar Rp 340 ribu, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar Rp 172 ribu.
"Belanja hibah/bansos Aceh umumnya dikelola oleh dinas pendidikan, dinas keuangan dan biro keistimewaan Aceh. Dari sisi peruntukkan sebagian digunakan untuk beasiswa, bantuan kepada lembaga sosial dan operasional pendidikan serta kesejahteraan guru," ujar Renaldi.
Renaldi mengungkapkan, belanja hibah yang besar tersebut belum mampu mengakselerasi penurunan angka kemiskinan di Aceh. Pada tahun 2012, angka kemiskinan di Aceh sebesar 19,46 persen, menduduki peringkat kelima secara nasional. Rata-rata Indonesia sebesar 11,96 persen. "Pada tahun 2011, peringkat kemiskinan Aceh menduduki urutan keenam secara nasional, dengan angka 19,57 persen. Artinya meningkatnya dana hibah/bansos belum mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat Aceh," tambahnya.
Renaldi menyebutkan, PECAPP merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap program hibah dan bansos, baik sasaran penerima manfaat maupun mekanisme penyalurannya. "Pendekatan bansos/hibah dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin," kata Renaldi.
Sementara itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Jamaluddin Muku mengakui adanya kekacauan alokasi dana hibah dan bansos yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Dia juga membenarkan hasil analisis yang dilakukan oleh PECAPP.
"Apa yang disampaikan oleh PECAPP sudah benar, saya melihat memang selama ini dana bantuan hibah atau bansos pengelolaannya belum baik, sehingga belum mampu mengurangi angka kemiskinan di Aceh," ujar Jamaluddin Muku.
Menurut Jamaluddin Muku, dana hibah/bansos pada prinsipnya haruslah menguntungkan daerah, misalnya membantu pendidikan seperti pembangunan fasilitas beberapa perguruan tinggi di Aceh. Tetapi dalam beberapa hal, perencanaan penyaluran masih belum baik, buktinya belum meningkatkan kesejahteraan.
"Diperlukan perencanaan yang baik ke depan dan data yang kuat dalam mengalokasikan belanja hibah/bansos kepada masyarakat. Menurut saya pemerintah harus memberi pancing kepada masyarakat, bukan ikannya," katanya.
I am using the Free version of SPAMfighter.
SPAMfighter has removed 1155 of my spam emails to date.
Do you have a slow PC? Try a free scan!
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment