(dok/antara)
Anas Urbaningrum.
Beberapa hari setelahnya, tepatnya saat melayat Junus Effendi Habibie, 12 Maret 2013, Anas kembali menegaskan realisasi gantung di Monas itu harus ditunggu.
Melalui laman Twitter @anasurbaningrum, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Himpinan Mahasiswa Islam (HMI) itu berkicau, "Kalau saya korupsi wisma atlit dan Hambalang, satu rupiah pun, saya bersedia ditembak mati atau digantung di Monas!"
Anas Urbaningrum adalah ketua partai politik ketiga di Tanah Air yang diduga terlibat korupsi di era Reformasi. Di awal era Refomasi, Ketua Umum Partai Golkar (1999-2004), Akbar Tandjung, harus bolak-balik ke Kejaksaan Agung. Itu untuk memberi keterangan terkait penyelewengan dana nonbujeter Badan Urusan Logistik (Bulog), senilai Rp 54,6 miliar.
Akbar kala itu tegas membantah terlibat kasus tersebut. Namun, mantan Ketua DPR 1999-2004 itu akhirnya menjadi terdakwa dan divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Namun, akhirnya ia lolos dari jeratan hukum karena pengajuan kasasinya dikabulkan Mahkamah Agung (MA).
Kasus Bulog tersebut banyak memengaruhi karier politik Akbar Tandjung. Akbar kalah dalam konvensi calon presiden Partai Golkar 2004 dan kalah dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009. Banyak pihak menduga kekalahannya karena belitan kasus Bulog. Kasys itu lebih dikenal sebagai Bulogate.
Selain Anas Urbaningrum, dalam setahun terakhir, publik dikejutkan dengan penangkapan Presiden Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi ditangkap di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena terlibat kasus impor daging sapi. Akibatnya, mantan Bendahara Umum PKS era Presiden PKS Hidayat Nurwahid itu harus kehilangan jabatan sebagai Presiden PKS dan anggota DPR.
Luthfi diduga menerima dana Rp 1 miliar dari Ahmad Fathana, tersangka kasus serupa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK ketika berduaan dengan perempuan muda, Maharani Suciono, di Hotel Le Meridien, Jakarta.
Pencidukan Luthfi oleh KPK mengungkap kata-kata sandi dalam pembicaraannya dengan Achmad Fathana, seperti "jawa sarkia" dan "pustun-pustun". Kata-kata itu diduga sandi terkait gratifikasi seks.
Sejumlah petinggi PKS diperiksa KPK. Petinggi itu misalnya, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, Wakil Ketua DPR Anis Matta, dan Ketua DPP PKS Nasir Djamil. Tidak ketinggalan, ada Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan anaknya Ridwan Hakim. Mereka juga harus berarak-arakan ke kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Pengusutan kasus impor daging sapi bahkan menyeret Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY). Dalam kesaksiannya, Ridwan Hakim menyebutkan nama Sengman dan Bunda Putri yang dinilai sebagai orang dekat Presiden SBY.
Sengmen, kata Ridwan, adalah utusan Presiden SBY, sementara Bunda Putri adalah orang yang bisa memengaruhi reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Luthfi sudah dijatuhi hukuman 16 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sementara itu, Anas masih menggantung sebagai tersangka.
Terlibat Langsung
Akbar, Anas, dan Luthfi adalah tiga pemimpin parpol di negeri ini yang secara langsung pernah bersentuhan dengan (dugaan) kasus korupsi. Sejumlah pemimpin partai lain, baik di masa lalu maupun saat ini, hanya sebatas rumor atau desas desus, terlibat dalam kasus korupsi.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid pernah disangkutpautkan penerimaan gratifikasi dari Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah. Namun, ia tidak mendapat status orang bermasalah karena itu hanya dugaan korupsi, setidaknya bukan legal dan formal.
Hasil riset Indonesian Corruption Wacth (ICW), menurut peneliti ICW Ade Irawan, menyebutkan ketua parpol umumnya tahu dan berperan mengorganisasikan keuangan partainya. "Kalau ketua parpol tidak tahu aktivitas keuangan partainya, itu mustahil," kata Ade.
Itu alasan bendahara-bendahara partai ditempatkan di Badan Anggaran DPR. Mereka adalah motor penggerak, pencari dana parpol dengan berbagai cara. Semua diketahui ketua partai.
Akbar, Luthfi, dan Anas adalah ketua umum parpol yang terlibat langsung. Mereka tidak sekadar mengetahui, tetapi (diduga) terlibat.
Menurut pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah, jika ketua umum parpol mengaku tidak tahu, bagaimana partai mencari uang, termasuk mengambil untung dari proyek APBN. Itu sama dengan bohong. "Itu sama saja dia tidak bertanggung jawab. Masa dia tidak tahu, mustahil," ujarnya.
Di Partai Golkar, ia mencontohkan, dari DPP Partai Golkar sampai Fraksi DPR/DPRD pasti tahu cara mencari uang hingga ke daerah-daerah. Adanya politik dinasti di Banten tidak mungkin tidak diketahui Partai Golkar.
Hal itu juga tak lepas dari cara mengorganisasikan uang partai. Apa yang terjadi di parpol dalam upaya mencari uang sama halnya dalam rumah tangga. "Kunci-kunci bagaimana uang itu masuk dan dari mana, ada di ketua umum," katanya.
Seperti bahtera rumah tangga, ketua parpol harus tahu yang terjadi dalam rumah tangga partai. Kewajiban ketua parpol menertibkan, memberi ruang inisiatif bagi anggotanya untuk berkreasi, dan mencari pendanaan bagi partai.
Nyatanya, tidak ada kasus korupsi yang berdiri sendiri tanpa melibatkan rekan separtai. Sebaliknya, semua bergerombol.
I am using the Free version of SPAMfighter.
SPAMfighter has removed 1160 of my spam emails to date.
Do you have a slow PC? Try a free scan!
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment