(dok/SH)
Edhie Baskoro Yudhoyono.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum merencanakan pemanggilan Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas. Padahal, nama putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut banyak dikaitkan dalam sejumlah kasus korupsi belakangan ini.
Wakil Ketua KPK Zulkarnaen kepada SH di Jakarta, Kamis (12/12), berharap masyarakat bersabar menunggu langkah KPK. "Tunggu saja perkembangannya," kata Zulkarnaen dalam pesan singkatnya kepada SH.
Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, pemeriksaan terhadap seseorang biasanya dilakukan ketika penyidik membutuhkan keterangan dari orang yang dimaksud. Terkait pemeriksaan Ibas, ia belum mendengar rencana itu dari penyidik. "Sampai hari ini, belum ada rencana memanggil Ibas, belum ada," kata Johan.
Ia menegaskan, KPK tidak akan memeriksa seseorang hanya berdasarkan keterangan yang disampaikan orang lain, yang kemudian diberitakan media massa. Penyebutan nama harus didukung fakta-fakta.
"Semua orang bisa disebut, tapi tidak serta-merta bisa dijadikan tersangka," Johan menjelaskan. Banyak orang telah disinggung namanya, termasuk Ibas, oleh sejumlah saksi ataupun tersangka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Nama Ibas disebut-sebut terkait kasus Hambalang dan suap di SKK Migas. Dari rekaman sadapan KPK, terungkap pembicaraan antara pelatih golf mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Deviardi, dan Komisaris Utama PT Kernel Oil Pte Ltd Widodo Ratanachaitong. Widodo menyebut nama Ibas dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Konfirmasi
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penyidik KPK akan memeriksa Yulianis, mantan anak buah dari bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin yang waktu itu menjabat Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group. Itu untuk mengonfirmasi keterlibatan Ibas dalam kasus Hambalang.
"Kami akan dalami pernyataan Yulianis mengenai nama itu (Ibas). Kalau memang ia menyebutkan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), kami juga akan periksa (Ibas). Itu ringan-ringan saja kok," katanya.
Nama Ibas memang sering disebut oleh Yulianis mengenai keterlibatannya dalam kasus Hambalang. Tapi, pernyataan tersebut hanya diungkapkan Yulianis dalam persidangan atau kepada media massa. Ia tidak pernah mengungkapkan langsung kepada penyidik KPK mengenai keterlibatan Ibas.
Yulianis mengaku, PT Permai Group pernah mengucurkan dana US$ 200.000 kepada Ibas pada 2010. Itu merupakan dana proyek Hambalang di Sentul, Bogor. Uang tersebut terkait Kongres Partai Demokrat di Bandung, Mei 2010.
"Yulianis ini orang aneh. Kalau diperiksa KPK, ia tidak menyebut nama Ibas dalam BAP. Ia hanya menyebut nama itu di depan wartawan dan sidang saja," kata Abraham.
Karena itu, berdasarkan keterangan Yulianis soal Ibas kepada wartawan dan di persidangan, KPK akan memeriksa Yulianis. Jika memang benar dalam BAP Yulianis menyebutkan nama Ibas, KPK tidak akan segan memanggilnya untuk diperiksa.
Langkah Presiden Tepat
Terhadap berbagai dugaan keterlibatan Ibas dalam beberapa kasus korupsi, Presiden SBY membentuk tim advokasi khusus. Ketua DPP Partai Demokrat Michael Wattimena mengatakan, wajar jika Presiden SBY menyiapkan pengacara keluarga untuk mengadvokasi atau membela terhadap tudingan miring mengenai keterlibatan keluarga dalam berbagai kasus korupsi.
"Langkah Pak SBY merupakan hal yang wajar. Dalam posisi sebagai presiden, Pak SBY tidak akan menggunakan instrumen penegak hukum untuk membela dirinya dan keluarganya," kata Michael.
Ia menegaskan, Presiden SBY memang tidak pernah mengerahkan instrumen penegak hukum untuk kepentingan pribadinya. Hal itu sudah menjadi bagian dari tindakan menghormati hukum.
Ia juga tidak ingin ada intervensi dalam penengakan hukum. Keputusan menyiapkan tim advokasi, Michael melanjutkan, diambil karena belakangan makin banyak kasus hukum yang dikaitkan dengan keluarga Cikeas tanpa bukti hukum apa pun.
"Menurut saya, selama ini Presiden SBY dan keluarga sudah arif dan bijak menyikapi pemberitaan yang mendiskreditkan presiden sebagai pribadi dan keluarganya. Bagaimana pun beliau adalah presiden, simbol negara," katanya.
Semua keterangan yang dikaitkan dengan keluarga Presiden SBY di persidangan dan sebagainya membutuhkan waktu untuk diuji kebenarannya. Itu sangat terbuka kemungkinan pihak yang mencatut nama presiden dan keluarga hanya untuk kepentingan pribadi.
"Tapi, sekarang ada kesan keterangan itu menjadi kebenaran. Ini jelas merugikan keluarga Presiden SBY. Jadi, sangat wajar beliau memutuskan membentuk tim advokasi," ujarnya.
Sikap Presiden SBY yang tidak memanfaatkan instrumen kekuasaan untuk kepentingan pribadi patut dicontoh presiden Indonesia berikutnya. Itu termasuk tidak menggunakan instrumen partai secara khusus, tetapi saling memperkuat. (Ruhut Ambarita/Vidi Batlolone)
I am using the Free version of SPAMfighter.
SPAMfighter has removed 1202 of my spam emails to date.
Do you have a slow PC? Try a free scan!
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment