KPK Indikasikan Penyelewenangan Kewenangan Pejabat Negara Untuk Kepentingan Pemilu
Selasa, 4 Februari 2014 | 17:40
![Busyro Muqoddas. [Dok.SP]](http://www.suarapembaruan.com/media/images/medium2/20101125153328547.jpg)
Busyro Muqoddas. [Dok.SP] [MATARAM] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan adanya ruang penyelewengan kewenangan pejabat negara untuk kepentingan meraih kesuksesan pada Pemilu 2014.
"Tahun 2014 tahun politik, memang ada indikasi meng-up be use kewenangan negara (pejabat negara) menjadi benar. Bisa jadi APBN dan APBD, bisa jadi penjualan izin pusat pertambangan, yang dijual menjelang 9 April atau menjelang Pilpres nanti," kata Wakil Ketua KPK M Busyro Muqoddas, di kepada wartawan, di Mataram, Selasa (4/2).
Busyro merupakan pembicara kunci pada seminar pendidikan antikorupsi bagi keluarga organisasi perempuan di wilayah NTB yang digelar di Mataram, NTB.
Seminar tersebut, terlaksana berkat kerja sama KPK dengan Pemerintah Provinsi NTB, yang didukung lembaga Australian Indonesian Partnership for Justice (AIPJ).
Seminar tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk Pemilu 2014 bersih.
Busyro mengatakan, dewasa ini korupsi semakin mengganas, sistemik, terstruktural dan banyak "peternak" koruptor.
Pimpinan KPK dari kalangan akademisi itu kemudian mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan edukasi dan tidak pernah pesimistis terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Menurut dia, Indonesia masih bisa diperbaharui, karena masih banyak pejabat yang bersih dari tindak pidana korupsi.
Karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya paradigma semata, melainkan harus menjadi upaya bersama untuk mendorong kesadaran moral yang bisa dipertanggungjawabkan, meskipun membutuhkan waktu lama.
Terkait, indikasi penyelewengan kewenangan pejabat negara untuk kepentingan Pemilu 2014, Busyro mengajak semua pihak, utamanya insan pers untuk mengedukasi masyarakat agar mau melaporkan bukti penyelewengan tersebut.
"Mesti ada bersama-sama, dan alat komunikasi itu media. Mari kita bangun optimisme masyarakat, masyarakat diedukasi untuk melaporkan sedini mungkin, tapi lapor dahulu ke polisi, jaksa, baru ke KPK (KPK banyak tangani kasus)," ujarnya. [Ant/L-8
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment