Menag Persilakan KPK Usut Pengelolaan Dana Haji

07 February 2014 Hukum dibaca: 69

Foto / Antara

PRODUK HALAL-Menteri Agama Suryadharma Ali (kiri) meninjau produk-produk makanan saat Pameran Produk Halal yang digelar Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku di pelataran Islamic Center, Ambon, Maluku, Sabtu (11/1).

Menurut Menag, pernyataan PPATK,berpengaruh kepada semangat kerja aparaturnya.

JAKARTA-Menteri Agama RI Suryadharma Ali mengimbau agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan kepada publik sejelas-jelasnya tentang lansiran data adanya transaksi mencurigakan Rp230 miliar sehubungan pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji dari tahun 2004-2012. Pihaknya juga mempersilakan kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menuntaskan kasus tersebut jika memang ada transaksi mencurigakan dalam pengelolaan dana penyelenggaran ibadah haji.

"Kalau memang ada penyimpangan hukum, saya persilahkan kepada KPK untuk segera mengusutnya, begitupun dengan PPATK, tolong jelaskan kalau memang ada transaksi mencurigkan,"  kata Suryadharma Ali usai membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Hotel Grand Preanger Bandung, Jumat (7/2).

Penjelasan secara rinci dari PPATK terkait adanya transaksi mencurigakan dalam pengelolaan dana penyelenggaran ibadah haji tersebut, kata Menag, hal yang penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan teka-teki yang tidak jelas di tengah-tengah masyarakat.

"Kepada PPTAK saya imbau, segera menjelaskan kalau memang ada trasaksi-transaksi yang mencurigkan, kita kan sering dengar 'statment' transaksi mencurigkan terkait penyelenggaran ibadah haji,"

Selain itu, lanjut Menag, pernyataan PPATK soal transaksi mencurigakan sehubungan pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji tersebut diakuinya telah berpengaruh kepada semangat kerja aparaturnya yang ditugaskan melaksanakan penyelenggaran ibadah haji tahun 2014 ini.

"Saya baca di 'running text' salah satu televisi, ada 'statement' PPATK bahwa dari tahun 2004-2012 ada dana sebesar Rp230 miliar (transaksi mencurigkan). Saya kira dibuka saja. Supaya tidak terdegradasi kepercayaan masyarakat kepada negara. Khususnya kepada Kementerian Agama sebagai pihak yang menyelenggaran ibadah haji," kata dia.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi mencurigakan hingga Rp230 miliar dari pengelolaan dana haji tahun 2004 hingga 2012.

Dalam kurun waktu tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp80 triliun, dengan imbalan hasil sekitar Rp2,3 triliun per tahun.