res : Mengapa yang diperjuangkan separoh jalan, sekali gus perjuangkan burqa biar setara dengan yang lain.
Senin, 02/12/2013 06:34 WIB
Perjalanan Para Polwan Memperjuangkan Jilbab
Halaman 1 dari 6
Baju Dinas Polwan Berjilbab (Foto: Amel) 
Jakarta - Kontroversi pengenaan jilbab di kalangan Polwan rupanya masih belum selesai, meski Kapolri Jenderal Sutarman secara lisan mempersilakan para Polwan mengenakan jilbab. Kabar terbaru, Wakapolri Komjen Oegroseno mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) menanggapi penggenaan Jilbab.
Surat tersebut dikirim ke masing-masing Kapolda. Polri meminta penggenaan jilbab dilakukan para Polwan setelah payung hukum berupa Peraturan Kapolri (Perkap) ditelurkan.
Berikut perjalanan para Polwan dalam memperjuangkan haknya mengenakan jilbab berdasarkan catatan detikcom.
Maret 2009
Polda Jatim di bawah komando Kapolda saat itu, Irjen Anton Bahrul Alam, mengeluarkan edaran agar para Polwan mengenakan jilbab. Surat tersebut berupa imbauan dan tidak ada paksaan dari pimpinan di jajaran Polda Jatim agar para Polwan menggenakan jilbab.
Delapan bulan menjabat, Anton kemudian digeser dari posisi strategisnya dan menempati kursi Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri di Mabes Polri. Baru pada 2010 jenderal yang dikenal agamis ini menjadi Kepala Divisi Humas Polri.
Bukan hanya berjilbab, Anton juga pernah menelurkan gebrakan dengan meminta anggotanya menjalankan salat lima waktu. "Ini kan mengajak ke jalan yang benar. Dengan memakai jilbab, berarti menutup aurat seorang wanita. Tapi ini bukan paksaan, terserah dengan keputusan mereka," kata Anton saat itu, Rabu (4/3/200
Surat tersebut dikirim ke masing-masing Kapolda. Polri meminta penggenaan jilbab dilakukan para Polwan setelah payung hukum berupa Peraturan Kapolri (Perkap) ditelurkan.
Berikut perjalanan para Polwan dalam memperjuangkan haknya mengenakan jilbab berdasarkan catatan detikcom.
Maret 2009
Polda Jatim di bawah komando Kapolda saat itu, Irjen Anton Bahrul Alam, mengeluarkan edaran agar para Polwan mengenakan jilbab. Surat tersebut berupa imbauan dan tidak ada paksaan dari pimpinan di jajaran Polda Jatim agar para Polwan menggenakan jilbab.
Delapan bulan menjabat, Anton kemudian digeser dari posisi strategisnya dan menempati kursi Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri di Mabes Polri. Baru pada 2010 jenderal yang dikenal agamis ini menjadi Kepala Divisi Humas Polri.
Bukan hanya berjilbab, Anton juga pernah menelurkan gebrakan dengan meminta anggotanya menjalankan salat lima waktu. "Ini kan mengajak ke jalan yang benar. Dengan memakai jilbab, berarti menutup aurat seorang wanita. Tapi ini bukan paksaan, terserah dengan keputusan mereka," kata Anton saat itu, Rabu (4/3/200
April 2011
Sekelompok Polwan membuat dukungan kepada masyarakat agar dapat menggenakan jilbab. Gerakan yang dibentuk cukup masif melalui fanpage Facebook dengan akun 'Dukung Polwan Berseragam di Izinkan Menggunakan Jilbab' dengan jumlah 7.433 orang memberikan dukungan yang mereka suarakan.
Selain berkeluh kesah mengenai benturan pengenaan jilbab, terdapat beberapa foto Polwan dari negara lain yang menggenakan jilbab. Pengelola akun seolah ingin berbicara bahwa jilbab tidak menghalangi mereka dalam bertugas, meski harus menenteng senjata.
Juni 2013
Wakapolri saat itu, Komjen Nanan Sukarna, tegas melarang Polwan mengenakan jilbab. Nanan kemudian menegaskan, bila ada anggota Polwan yang berkeinginan untuk menggunakan jilbab diminta untuk pensiun dini atau keluar dari Korps Bhayangkara.
"Kalau keberatan, kita serahkan kepada yang bersangkutan, pensiun atau memilih tidak menjadi Polwan," tegas jenderal pecinta moge ini beberapa waktu lalu di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jl Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2013).
Alasan lain adalah sejak para Polwan memilih jalur kepolisian, maka dengan jelas disebut beberapa aturan yang sudah disepakati, salah satunya adalah aturan mengenai pakaian. "Tidak boleh melanggar aturan pakaian," kata Nanan.
Sekelompok Polwan membuat dukungan kepada masyarakat agar dapat menggenakan jilbab. Gerakan yang dibentuk cukup masif melalui fanpage Facebook dengan akun 'Dukung Polwan Berseragam di Izinkan Menggunakan Jilbab' dengan jumlah 7.433 orang memberikan dukungan yang mereka suarakan.
Selain berkeluh kesah mengenai benturan pengenaan jilbab, terdapat beberapa foto Polwan dari negara lain yang menggenakan jilbab. Pengelola akun seolah ingin berbicara bahwa jilbab tidak menghalangi mereka dalam bertugas, meski harus menenteng senjata.
Juni 2013
Wakapolri saat itu, Komjen Nanan Sukarna, tegas melarang Polwan mengenakan jilbab. Nanan kemudian menegaskan, bila ada anggota Polwan yang berkeinginan untuk menggunakan jilbab diminta untuk pensiun dini atau keluar dari Korps Bhayangkara.
"Kalau keberatan, kita serahkan kepada yang bersangkutan, pensiun atau memilih tidak menjadi Polwan," tegas jenderal pecinta moge ini beberapa waktu lalu di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jl Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2013).
Alasan lain adalah sejak para Polwan memilih jalur kepolisian, maka dengan jelas disebut beberapa aturan yang sudah disepakati, salah satunya adalah aturan mengenai pakaian. "Tidak boleh melanggar aturan pakaian," kata Nanan.
Nanan mengatakan bila larangan tersebut adalah demi menjaga netralitas anggota Polri dalam menjalankan tugas pelayanan ke masyarakat. "Jangan sampai pelayanan kepolisian terkendala, sehingga tidak imparsial," ujarnya.
Pasca kebijakan yang menuai pro-kontra tersebut, Polri tampaknya mulai berkompromi berkaitan tentang aturan berjilbab. Polri akan mengakomodir polwan yang ingin berjilbab.
"Sedang dilakukan evaluasi, bagi mereka yang berkeinginan untuk mengenakan jilbab dalam pakaian dinas, akan diakomodir," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2013).
20 November 2013
Kapolri Jenderal Sutarman mulai memberikan lampu hijau terkait pengenaan Jilbab. Di pertemuan dengan beberapa pimpinan media, mantan Kabareskrim ini mempersilakan Polwan memakai jilbab. Menurut dia memakai jilbab merupakan hak asasi.
"Tidak ada masalah. Kan waktu itu saya bilang ini kan hak asasi seseorang," jelas Sutarman saat bertemu dengan pimpinan media dan PWI di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Sutarman menjelaskan, sebenarnya kepolisian sudah menyiapkan dan merancang contoh jilbab bagi polwan. Namun semua masih menunggu anggaran dan aturannya.
"Dan memang kan contoh jilbabnya kemarin sudah ada, tapi belum ada keputusan. Dan anggaran belum ada, tapi dipersilahkan," tutupnya.Pasca kebijakan yang menuai pro-kontra tersebut, Polri tampaknya mulai berkompromi berkaitan tentang aturan berjilbab. Polri akan mengakomodir polwan yang ingin berjilbab.
"Sedang dilakukan evaluasi, bagi mereka yang berkeinginan untuk mengenakan jilbab dalam pakaian dinas, akan diakomodir," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2013).
20 November 2013
Kapolri Jenderal Sutarman mulai memberikan lampu hijau terkait pengenaan Jilbab. Di pertemuan dengan beberapa pimpinan media, mantan Kabareskrim ini mempersilakan Polwan memakai jilbab. Menurut dia memakai jilbab merupakan hak asasi.
"Tidak ada masalah. Kan waktu itu saya bilang ini kan hak asasi seseorang," jelas Sutarman saat bertemu dengan pimpinan media dan PWI di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Sutarman menjelaskan, sebenarnya kepolisian sudah menyiapkan dan merancang contoh jilbab bagi polwan. Namun semua masih menunggu anggaran dan aturannya.
21 November 2013
Sehari kemudian, beberapa anggota Polwan di Polres Sidoarjo mulai menyiapkan jilbab untuk para Polwan, dengan terobosan awal menyediakan 100 hijab yang akan dipersiapkan.
"Beberapa polwan yang ingin memakai jilbab mendapat respon bail. Alhamdulillah, beliau (Kapolres AKBP Marjuki) mempersilahkan anggota untuk mengenakan jilbab yang menginginkannya," kata Kasubag Program Bagren Polres Sidoarjo AKP Dwi Yuliati, kepada wartawan, Kamis (21/11/2103).
Desain yang digunakan pun mengacu pada seragam jilbab yang dikenakan Polwan di Polda Aceh. Pengenaan jilbab di Aceh sendiri sesuai dengan ketentuan syariat daerah yang mewajibkan setiap perempuan menggunakan jilbab.
Tidak hanya di Polres Sidoarjo, Kapolda Jabar Irjen Suhardi Alius mempersilakan jajaran Polwan untuk menggenakan jilbab. "Itu sudah instruksi. Kalau instruksi ya kita laksanakan," ujar Suhardi saat ditemui usai Penandatanganan Kerjasama antara KPU Jabar dengan Polda Jabar tentang Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kamis (21/11/2013).
25 November 20135 Polwan memperagakan beragam jenis pakaian Polwan berupa Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
"Ini menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan bapak Kapolri bahwa polwan diijinkan pakai jilbab bagi yang mau pakai jilbab. Tidak ada paksaan, bagi yang mau silakan pakai, bagi yang tidak mau tidak apa-apa," jelas Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno, Senin (25/11/2013).
Putut mengatakan, peragaan pakaian dinas bagi polwan berjilbab dilakukan untuk keseragaman. Agar polwan yang ingin mengenakan jilbab sudah memiliki acuan seragam dinas yang akan dikenakannya kelak.
"Seragam PDU, PDH dan PDL ini desainnya sama dengan polwan Aceh," ujar Putut.
27 November 2013
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mengapresiasi langkah Polri yang mengizinkan Polwan berjilbab. Kini Muzzamil mendesak agar Mabes TNI juga membolehkan anggota TNI wanita mengenakan jilbab.
"Sudah saatnya, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko mencabut pelarangan seragam berjilbab bagi TNI wanita," desak politisi PKS asal Lampung ini dalam siaran pers melalui surat elektronik, Rabu (27/11/2013
"Namun, jawaban diplomatis Panglima TNI waktu itu adalah sedang dikaji oleh pimpinan TNI. Sampai sekarang kami belum tahu sampai dimana kajiannya?" tanyanya.
Menurut Muzzammil, saat ini bukan zamannya lagi alergi dengan jilbab seperti Orde Baru yang lalu. TNI dan Polri harus menjadi yang terdepan dalam menjunjung tinggi hukum dan HAM.
29 November 2013
Wakil Kapolri Komjen Oegroseno membenarkan pihaknya mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan jilbab di kalangan Polwan. Surat tersebut berisi mengenai ketentuan penggunaan jilbab nanti di lingkungan kepolisian.
"Bukan larangan, tapi penundaann sambil menunggu keputusan Kapolri yang baru," kata Komjen Oegro kepada detikcom, Sabtu (30/11/2013).
Aturan yang saat ini masih digodok dan menjadi aturan baku soal jilbab nanti, kata Oegro, berisi tentang penyeragaman jilbab pagi Polwan.
"Sehingga tetap tercipta keseragamannya sebagai aparat Polri," ujarnya.
Selain itu, dia menambahkan, karena saat jilbab ada beberapa pola pengenaan jilbab yang tidak seragam. "Mulai saat ini sudah terlalu bermacam-macam jenis atau model dan warna jilbabnya," kata Oegro.
I am using the Free version of SPAMfighter.
SPAMfighter has removed 566 of my spam emails to date.
Do you have a slow PC? Try a free scan!
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment