Ganti Semua Anggota DPR Papua Barat
Rabu, 12 Febuari 2014
ANTARA/Anang Budiono
SEPERTI laiknya bukan terpidana, Yosep Yohan Auri dan anggota DPR Papua Barat lainnya tidak malu dan risih menjalani aktivitas sebagaimana wakil rakyat pada umumnya.
Padahal Pengadilan Tipikor Jayapura, Senin (10/2), telah mengganjar Ketua DPR Papua Barat Yosep Yohan Auri, Wakil Ketua I Robert Nauw, Wakil Ketua II Jimmy Itjie, dan 41 anggota 12 sampai 15 bulan penjara karena terbukti menggangsir Rp22 miliar uang PT Papua Doberai Mandiri/Padoma.
Majelis hakim mendakwa setiap anggota DPR Pa pua Barat me nikmati uang haram Rp450 juta hingga Rp1,7 miliar untuk mengontrak rumah dan membeli mobil pada September 2010.
Kendati putusan hakim tidak memerintahkan para terdakwa diterungku, sejatinya masyarakat telah kehilangan asa terhadap wakil mereka yang bertindak lancung.
Oleh karena itu, untuk menghindari kevakuman di parlemen, partai politik harus mencopot kader mereka di DPR Papua Barat sebelum keluar putusan hukum tetap.
Sebagaimana diungkapkan Wakil Sekjen PKS Aboebakar Alhabsy. Walaupun keputusan pergantian anggota dewan menjadi kewenangan PKS setempat, secara pribadi dia mendesak mereka mundur agar dapat memusatkan perhatian pada proses hukum (lihat grafik).
''Teman-teman lebih baik mengundurkan diri,'' saran Aboebakar. Adapun Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengakui pihaknya masih melihat perkembangan.
''Kalau semua anggo ta DPR Papua Barat diganti sementara sudah mau pemilu. Pergantian tidak bisa sehari dua hari. Prinsipnya PDIP akan menaati hukum. Hanya, kesalahan jangan dibebankan kepada anggota dewan. "Gu ber nur juga harus bertanggung jawab,'' kata Tjahjo.
Adapun Yosep Yohan Auri masih belum bisa menghapus rasa sesalnya atas vonis hakim. Apalagi dia dan teman-teman sudah mengembalikan uang yang diberi oleh PT Padoma.
''Saya membuat surat resmi, tidak minta-minta. Kalau saya korup tidak mungkin tampil di depan umum,'' kata Auri.
Berbesar hati
Desakan penggantian seluruh anggota DPR Papua Barat juga diutarakan Siti Zuhro. Pengamat otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini berdalih anggota DPR Papua Barat amat berperan di dalam penyusunan dan pengesahan anggaran.
''Pemerintah harus cepat merespons agar tidak terjadi stagnasi,'' ujar Siti.
Pengamat hukum tata negara Refly Harun pun mengimbau partai politik berbesar hati menarik kadernya mengingat sudah pupusnya legitimasi terhadap wakil rakyat di Papua Barat. "Mereka telah mencederai kepercayaan rakyat."
Atas dasar itulah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mendesak Kemendagri menempuh langkah tidak biasa, tidak berlindung di balik kalimat `sampai ada keputusan hukum tetap.' ''Mendagri jangan berpikir linier,'' tandas Robert.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan anggota DPR Papua Barat ma sih bisa bekerja sampai ada keputusan hukum tetap (Media Indonesia, 11/2).
Kuasa hukum para terpidana, Pieter Ell, sependapat dengan pernyataan Mendagri tersebut. Dia pun menyarankan kliennya tetap masuk kantor seolah tidak terjadi apa-apa.
Hanya, Pieter lupa membisiki para anggota DPR Papua Barat tersebut agar mendengarkan pula suara nurani masing-masing. Mereka sepatutnya malu dan risih dengan status terpidana.
Padahal Pengadilan Tipikor Jayapura, Senin (10/2), telah mengganjar Ketua DPR Papua Barat Yosep Yohan Auri, Wakil Ketua I Robert Nauw, Wakil Ketua II Jimmy Itjie, dan 41 anggota 12 sampai 15 bulan penjara karena terbukti menggangsir Rp22 miliar uang PT Papua Doberai Mandiri/Padoma.
Majelis hakim mendakwa setiap anggota DPR Pa pua Barat me nikmati uang haram Rp450 juta hingga Rp1,7 miliar untuk mengontrak rumah dan membeli mobil pada September 2010.
Kendati putusan hakim tidak memerintahkan para terdakwa diterungku, sejatinya masyarakat telah kehilangan asa terhadap wakil mereka yang bertindak lancung.
Oleh karena itu, untuk menghindari kevakuman di parlemen, partai politik harus mencopot kader mereka di DPR Papua Barat sebelum keluar putusan hukum tetap.
Sebagaimana diungkapkan Wakil Sekjen PKS Aboebakar Alhabsy. Walaupun keputusan pergantian anggota dewan menjadi kewenangan PKS setempat, secara pribadi dia mendesak mereka mundur agar dapat memusatkan perhatian pada proses hukum (lihat grafik).
''Teman-teman lebih baik mengundurkan diri,'' saran Aboebakar. Adapun Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengakui pihaknya masih melihat perkembangan.
''Kalau semua anggo ta DPR Papua Barat diganti sementara sudah mau pemilu. Pergantian tidak bisa sehari dua hari. Prinsipnya PDIP akan menaati hukum. Hanya, kesalahan jangan dibebankan kepada anggota dewan. "Gu ber nur juga harus bertanggung jawab,'' kata Tjahjo.
Adapun Yosep Yohan Auri masih belum bisa menghapus rasa sesalnya atas vonis hakim. Apalagi dia dan teman-teman sudah mengembalikan uang yang diberi oleh PT Padoma.
''Saya membuat surat resmi, tidak minta-minta. Kalau saya korup tidak mungkin tampil di depan umum,'' kata Auri.
Berbesar hati
Desakan penggantian seluruh anggota DPR Papua Barat juga diutarakan Siti Zuhro. Pengamat otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini berdalih anggota DPR Papua Barat amat berperan di dalam penyusunan dan pengesahan anggaran.
''Pemerintah harus cepat merespons agar tidak terjadi stagnasi,'' ujar Siti.
Pengamat hukum tata negara Refly Harun pun mengimbau partai politik berbesar hati menarik kadernya mengingat sudah pupusnya legitimasi terhadap wakil rakyat di Papua Barat. "Mereka telah mencederai kepercayaan rakyat."
Atas dasar itulah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mendesak Kemendagri menempuh langkah tidak biasa, tidak berlindung di balik kalimat `sampai ada keputusan hukum tetap.' ''Mendagri jangan berpikir linier,'' tandas Robert.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan anggota DPR Papua Barat ma sih bisa bekerja sampai ada keputusan hukum tetap (Media Indonesia, 11/2).
Kuasa hukum para terpidana, Pieter Ell, sependapat dengan pernyataan Mendagri tersebut. Dia pun menyarankan kliennya tetap masuk kantor seolah tidak terjadi apa-apa.
Hanya, Pieter lupa membisiki para anggota DPR Papua Barat tersebut agar mendengarkan pula suara nurani masing-masing. Mereka sepatutnya malu dan risih dengan status terpidana.
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment