Tanpa GBHN, Nasib Indonesia Tidak Jelas
Senin, 10 Februari 2014 | 17:08
![Sidarto Danusubroto. [Antara]](http://www.suarapembaruan.com/media/images/medium2/20140210171623245.jpg)
Sidarto Danusubroto. [Antara] [JAKARTA] Sejak dihilangkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), nasib bangsa Indonesia ke depan semakin tidak jelas.
Tidak ada arah pembangunan yang disepakati bersama oleh seluruh komponen masyarakat. Yang ada hanyalah program kampanye sang presiden terpilih, yang dibuatnya sendiri.
Karena itu, MPR RI mendukung langkah beberapa pihak yang merumuskan kajian konstitusi untuk menata kembali sistem ketatanegaraan, termasuk menghidupkan kembali GBHN atau apa pun namanya.
Karena sejak tidak adanya GBHN, nasib bangsa ini semakin tak menentu, karena hanya diserahkan pada satu orang presiden untuk menyusun program pembangunannya sendiri, tanpa melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Alhasil, program pembangunan sang presiden pun tidak bisa dikontrol dan tidak bisa diminta pertanggungjawabannya, karena MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak punya kewenangan untuk itu.
"Saya mendukung langkah MPR RI dalam merumuskan kajian konstitusi untuk mentata kembali ketatanegaraan yang selama ini dinilai semrawut," kata Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto dalam dialog kenegaraan bertema "Memperkuat Lembaga MPR RI" di Jakarta, Senin (10/2).
Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Ahmad Yani dan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Jaka Suryo.
Menurut Sidarto, selama tujuh bulan menjadi ketua MPR RI, banyak pihak mempertanyakan arah pembangunan bangsa yang tidak jelas. Mereka kemudian meminta MPR untuk merumuskan kembali GBHN atau apapun namanya.
Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) yang selama ini ada, Ketua MPR mengatakan, hal itu dibuat oleh presiden terpilih. Kalau ada presiden baru, dia buat RJPM yang baru.
"RJPM itu dibikin oleh presiden terpilih. Sudah! Tetap saja, kalau ada presiden baru, bikin RJPM baru, dan tidak mengikuti RJPM yang dibuat presiden sebelumnya. Karena itu, perlu GBHN untuk menjadi panduan bagi presiden terpilih melaksanakan pembangunan," katanya.
Bukan hanya itu, GBHN juga akan berfungsi sebagai panduan vertikal, dimana program pembangunan pusat harus sama dengan daerah.
"Selama ini daerah berjalan sendiri-sendiri, seperti raja-raja kecil, karena tidak ada panduan secara nasional. Jika GBHN ada, maka arah pembangunan bangsa ini akan semakin jelas dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Ahmad Yani mengatakan, dengan adanya GBHN, MPR RI bisa meminta pertanggungjawaban Presiden dan semua lembaga negara setahun sekali tentang pencapaian program mereka.
"Selama ini kan kita tidak tahu apa yang telah dicapai oleh Presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya, karena tidak ada yang mengontrol atau yang meminta pertanggungjawabannya," katanya.
Yani lebih jauh mengatakan, untuk menghidupkan kembali GBHN melalui amendemen butuh waktu lama. Tetapi ada cara cepat yang bisa dilakukan yakni MPR mengeluarkan Ketetapan (TAP) MPR tentang GBHN.
Jaka Suryo mendukung langkah MPR RI segera mengeluarkan TAP MPR RI tentang GBHN.
"Di MPR RI itu ada Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan. Tim ini bisa mengusulkan membentuk GBHN. Caranya, usulan itu diajukan ke sidang paripurna MPR RI, kemudian paripurna memutuskan mengeluarkan TAP MPR RI tentang GBHN," katanya. [L-8
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment