Pemerintah Setuju Elpiji Naik, Meski Hanya Rp 1.000 Per Kilo
JAKARTA – Setelah menggelar rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah akhirnya setuju harga gas elpiji 12 kilogram (kg) naik. Tetapi kenaikannya hanya Rp 1.000 per kg, jauh di bawah yang ditetapkan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 3.500 per kg atau 68 persen. ''Pemerintah sebagai pemegang saham Pertamina meminta kenaikan harga tidak terlalu tinggi karena masyarakat bereaksi, me rasa keberatan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa usai memimpin rapat konsultasi di gedung BPK, Jakarta, kemarin (6/1) Hatta datang ke kantor BPK bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua BPK Hadi Poernomo. Hadir pula Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.
Hatta menjelaskan, BPK memang merekomendasikan kenaikan harga elpiji nonsubsidi untuk mengurangi kerugian yang ditanggung Pertamina. Tetapi besaran kenaikan harga diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina dan tidak harus sampai 68 persen. "Meski kenaikan harga yang tadinya Rp 3.500 per kg diturunkan jadi Rp 1.000 per kg, itu tidak berbenturan dengan hasil rekomendasi BPK. Kecuali kalau menunda atau tidak ada kenaikan harga," ujar Hatta. Sebetulnya sejak 2008, Pertamina telah meminta izin kepada pemerintah untuk menaikkan harga elpiji nonsubsidi. Per tamina tak kuat menanggung rugi hingga triliunan rupiah per tahun jika harga elpiji nonsubsidi tidak naik.
Tetapi pe merintah tidak pernah me ngabulkan permintaan itu. Baru setelah diaudit BPK, pemerintah akhirnya setuju harga elpiji naik. Itupun hanya Rp 1.000 per kg. Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, rapat konsultasi dengan pemerintah digelar untuk memperjelas maksud rekomendasi BPK pada LHP (laporan hasil pemeriksaan) kinerja atas implementasi kebijakan energi nasional. Khususnya sektor gas dengan area kunci pendistribusian elpiji 2011 dan 2012 pada Pertamina. "Terkait temuan BPK bahwa Pertamina menanggung kerugian atas bisnis elpiji 12 kg dan 50 kg dari Januari 2011-Oktober 2012 sebesar Rp 7,7 triliun," katanya.
Hadi menegaskan bahwa rekomendasi BPK kepada Direksi Pertamina adalah supaya menaikkan harga elpiji tabung 12 kg sesuai biaya perolehan untuk mengurangi kerugian Pertamina. Kenaikan harga itu dengan mempertimbangkan harga patokan elpiji, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian. "Menge nai besar kenaikan harga elpiji, sepenuhnya merupakan keputusan Pertamina," katanya. Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan revisi kenaikan harga elpiji 12 kg menjadi Rp 12.000 per tabung mulai berlaku Selasa, 7 Januari 2014.
Menurutnya, ini merupakan jalan tengah yang baik dan tidak terlalu memberatkan masyarakat. Meskipun Pertamina pasti masih harus menanggung kerugian cukup besar, karena kenaikan harga elpiji nonsubsidi hanya Rp 1.000 per kg. Dahlan mengaku tak tahu berapa persisnya kerugian Pertamina pasca adanya sedikit kenaikan harga ini. "Kalau berdasarkan audit BPK kerugian Pertamina itu mencapai Rp 7,7 triliun, setelah ada kenaikan harga mungkin kerugiannya berkurang menjadi se kitar Rp 6,5 triliun," kata Dahlan.
Cegah Pengoplos
Sub Direktorat Sumber Daya Lingkungan Dit Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terus memelototi indikasi penyimpangan pengoplosan Liquefied Petroleum Gas atau el piji sebagai imbas dari kenaikan harga elpiji 12 kilogram. Indikasi pengoplosan rentan terjadi dari elpiji subsidi 3 kg ke elpiji 12 kg yang non subsidi. "Dalam rangka kenaikan, kita lakukan pemantauan di lapangan apakah ada yang bermain mengambil kesempatan dengan melakukan pengoplosan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwan to, di Jakarta, Senin (6/1). Rikwanto memaparkan, kemungkinan pengoplosan itu bisa saja terjadi di lapangan. Karenanya, kata dia, Sub Dit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemantauan. Ia menambahkan, pemantauan dikonsentrasikan di depo-depo, agen-agen maupun grosir penjualan gas. "Peman tauan cukup dilakukan oleh dua tim saja," katanya.
SBY Beri Apresiasi
Presiden RI Susilo Bambang Yu dhoyono mengapresiasi lang kah cepat PT. Pertamina (Per sero) dan Kementerian BUMN yang sudah menentukan harga elpiji 12 kg bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kini kenaikan elpiji hanya boleh naik sebesar Rp 12 ribu. Berbeda dengan keputusan sebelumnya yang menaikkan harga hingga 60 persen. "Bapak presiden apresiasi keputusan itu. Itu sudah sesuai dengan arahan Presiden kemarin. Kalau kenaikannya seperti itu, kerugian Pertamina bisa dikurangi dan kenaikan tidak terlalu memberatkan daya beli masyarakat," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmansyah saat dihubungi wartawan, Senin, (6/1). (dri/ flo/jpnn
I am using the Free version of SPAMfighter.
SPAMfighter has removed 2551 of my spam emails to date.
Do you have a slow PC? Try a free scan!
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment