[batavia-news] ICW Curiga Dahlan Restui Pelepasan Aset BUMN

 

res :  . Mengapa aset BUMN di jual? Negara membutuhkan duit ataukah tidak mampu mengurus? Kalau aset milik negara dijual (diprivatisasikan) tentu saja ada yang mendapat oleh-oleh berupa komisi, begitulahd prosedur jual beli. Siapa yang mendapat komisi?

 

-curiga-dahlan-restui-pelepasan-aset-bumn/45061

 

ICW Curiga Dahlan Restui Pelepasan Aset BUMN
Senin, 18 November 2013 | 7:38

Dahlan Iskan. [Antara]

[JAKARTA] Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Keuangan Chatib Basri merestui upaya pelepasan aset BUMN dari Negara karena bergeming atas permohonan uji materi UU Keuangan Negara dan BPK ke Mahkamah Konstitusi.

"Jangan-jangan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan itu merestui permohonan uji materi ke MK, sebab tidak ada upaya tegas untuk melawan gugatan yang berpotensi privatisasi BUMN itu," kata Peneliti Hukum ICW Donal Fariz di Jakarta, Minggu (17/11).
 
Dugaan tersebut menguat ketika salah satu pemohon gugatan uji materi tersebut adalah dari Forum BUMN dan Biro Hukum Kementerian BUMN.

Donal menambahkan jika aset yang dimiliki BUMN tersebut terpisah dari aset Negara maka akan timbul sejumlah risiko mengkhawatirkan bagi Negara.

"Kalau (permohonan) itu dikabulkan, kami khawatir akan menjadi 'angin surga' bagi praktik pembajakan dan perampokan BUMN. Kalau MK mengabulkan, maka MK melegalkan perampokan BUMN seperti layaknya politisi," tambah Donal.

Saat ini, MK sedang 'menggodok' permohonan uji materi terhadap pasal 2 huruf G dan I UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 6 ayat 1, pasal 9 ayat 1 huruf b, pasal 10 ayat 1 dan 3 huruf b serta pasal 11 huruf A UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pengawas Keuangan.

Pengajuan uji materi tersebut dilakukan oleh Forum BUMN, Biro Hukum Kementerian BUMN, dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis UI.

Namun dilihat dari hasil resume persidangan, permohonan mengenai pemisahan aset BUMN dari aset Negara tersebut akan dikabulkan MK.

Jika aset BUMN lepas dari Negara, maka BPK tidak lagi bisa melakukan audit terhadap aliran dana badan usaha tersebut. Hal itu dikhawatirkan juga bisa menjadi 'mesin uang' bagi partai politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. [Ant/L-8]

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

Visit Your Group

http://groups.yahoo.com/group/batavia-news
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup 
--------------

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use • Send us Feedback

.

__,_._,___