Elpiji: Pemerintah Tak Punya Jalan Keluar
- Created on Selasa, 14 Januari 2014 11:38
- Published Date
Jakarta, GATRAnews - Dalam RUPS pada 23 Desember 2013 itu muncul beberapa skenario. "Jika kenaikan sekian rupiah, berapa kerugian yang bisa ditekan," ujar Ali Mundakir. Dalam RUPS itu, dari Kementeri BUMN yang hadir adalah dari eselon 1, bukan Menteri BUMN. Setelah RUPS memutuskan kenaikan harga, Pertamina pun mengirimkan surat pemberitahuan kenaikan harga elpiji ke Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Menko Perekonomian pada 30 Desember 2013.
Karena berupa pemberitahuan, seperti mengacu pada Pasal 25 Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2009, tidak ada tanggapan dari ketiga kementerian tersebut.
Namun, begitu kenaikan itu memicu kehebohan di masyarakat hingga Presiden SBY mengultimatum agar kenaikan itu ditinjau ulang dalam 1x24 jam, selanjutnya Pertamina dan menteri terkait dengan berkonsultasi lagi dengan BPK.
"Keputusan revisi itu merupakan tindak lanjut dari hasil konsultasi dengan BPK. Karena direksi punya risiko hukum kalau tidak melakukan apa-apa. Akan dinyatakan lalai atau sengaja melakukan pembiaran atas unit usaha yang memang rugi," kata Ali.
Menteri BUMN, Dahlan Iskan yang merasa dipojokkan karena dinilai kurang koordinasi terkait kenaikan itu, memilih untuk membela Pertamina. "Langkah yang diambil adalah menaikkan harga elpiji 12 kilogram. Yang penting Pertamina memenuhi permintaan hasil audit BPK. Tapi dianggap ketinggian. Semua saya yang salah, kurang koordinasi, saya yang salah," katanya, memilih untuk pasang badan.
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, kenaikan harga elpiji 12 kilogra itu dapat juga dilihat sebagai skenario politik dengan dua target sekaligus. "Target pertama dan minimal adalah menjadikan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai sasaran tembak," kataya.
Kenapa Dahlan sasaran tembak? Hal itu akan membuat nama Dahlan tercemar di mata masyarakat luas. "Ini tak lepas dari makin kokohnya nama DI sebagai pemuncak dalam berbagai survei kandidat capres Partai Demokrat," jelasnya. Nah, nama DI dibuat buruk di masyarakat, lanjut Ray, ada kemungkinan, nama-nama yang diinginkan terpilih dalam konvensi akan makin mudah dinominasikan.
"Target kedua, menjadikan partai-partai koalisi sebagai "pahlawan". Sejak awal, kemungkinan memang dibuat skenario untuk menaikkan harga elpiji, tetapi sekaligus begitu diumumkan Pertamina, akan dibatalkan justru oleh partai-partai yang sebelumnya mendukung,'' katanya kepada Gandhi Achmad dari GATRA.
Diakui Ray, targetnya agar partai-partai tersebut terlihat pro-rakyat, peduli pada kesulitan dan sensitif terhadap kehendak publik. ''Diharapkan akan menaikkan popularitas ataupun elektabilitas partai,'' ujarnya. Mereka, kata Ray, bahkan mengecam Pertamina karena seolah-olah tak sensitif dengan beban masyarakat.
Soal keengganan pemerintah untuk segera memutuskan naik-tidaknya harga elpiji, sudah diendus sejak lama. "Peristiwa ini menunjukkan sesungguhnya pemerintah tidak tanggap dan tak punya solusi. Semua beban diserahkan pada Pertamina," ungkap Muhammad Idrus Luthfi, anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi PKS.
Menurut Idris, pemerintah bisa saja mengajukan tambahan anggaran kepada DPR. "Bikin peraturan presiden ini subsidi atau bagaimana. Kalau memang pasar ya serahkan pada pasar. Ini nggak ada solusi," katanya. Dia melihat Pertamina hendak dijadikan bulan-bulanan pemerintah. "Tetapi itu tidak berhasil," kata Idris. Sebab, dengan adanya kasus ini, justru terbuka bahwa sesungguhnya pemerintah selama ini tidak punya jalan keluar.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer, Pri Agung Rakhmanto, menilai bahwa pemerintah tidak memiliki sikap tegas. "Aturan main dan sikap pemerintah dalam elpiji 12 kilogram tidak gentle," katanya. Ketidak-gentle-an pemerintah terutama karena tidak berani menyatakan secara terbuka bahwa elpiji 12 kilogram tidak disubsidi. "Sehingga cenderung bermuatan politis saat keputusan ini diumumkan. Apalagi diumumkan bukan oleh pemerintah melainkan Pertamina," katanya.
Pemerintah menimpakan si malakama kepada Pertamina, lalu tampil sebagai barisan peduli rakyat. Hal ini terlihat dari penolakan presiden dan juga dari partai-nya SBY lewat Ibas selaku sekjen yang menyatakan menolak kenaikan. Menurut Pri, buah dari sikap tak setuju SBY adalah penurunan kenaikan harga menjadi Rp 1.000 per kilogram. "Jadi, kalau dikatakan tidak tahu atau koordinasinya buruk itu parodi. Nggak habis pikir saya melihatnya," kata Pri.
Menurut Pri, Pemerintah yang berhubungan dengan hal ini adalah Kementerian ESDM karena terkait dengan kebijakan strategis, bukan Kementerian BUMN. Pemerintah seharusnya tegas menyetujui atau menolak berapa persen kenaikannya. "Jangan kalau kenaikan yang disuruh maju orang lain," katanya.
Pri melihat kelucuan dari tingkah pemerintah menjelang tahun pemilu. "Jangan cuma ambil yang enaklah. Kalau memang tidak disubsidi lalu bagaimana dengan UU Migas yang menyatakan harga tidak diserahkan pada pasar? Jadi konsisten saja pemerintah, dan jujur juga. Subsidi ataupun tidak disubsidi penetapan harga ada di pemerintah."
[ G.A. Guritno, Mira Febri Mellya, Flora Libra Yanti, dan Fitri Kumalasari ]
[LAPORAN UTAMA, Majalah GATRA Edisi no 10 tahun ke 26, Beredar 9 Januari 2014]
Dapatkan edisi digital di toko-toko berikut ini
GATRAapps, Wayang Force, Scoop, Scanie, Indobook, Majalah Indonesia
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment