Apakah SBY juga tidak cuci tangan terkait banjir Jakarta? Presiden SBY Jangan Cuci Tangan Terkait Banjir Jakarta
Dody Pranowo — HARIAN TERBIT
JAKARTA – Banjir masih saja jadi persoalan serius yang belum bisa diatasi Pemeritah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Setiap tahun selalu terjadi, sehingga ada penilaian pemerintah baik pusat maupun daerah tidak bersungguh-sungguh menanganinya. Apalagi banjir kerap dijadikan komoditas politik para calon gubernur apalagi banjir punya tali temali dengan daerah penyangga disekitrnya.
''Presiden SBY juga kerap memanfaatkan banjir untuk sekadar pencitraan. Jokowi dan Ahok tak bisa ciptakan hubungan harmonis dengan Bogor, Depok dan Bekasi. Juga dengan pemerintah pusat,'' kata pengamat sosial budaya Jakarta, Ridwan Saidi yang dihubungi terpisah Rabu (15/1).
Buah ketidakharmonisan ini, katanya, rakyatlah yang paling menderita. Namun terkait kerjasama ini, Yayat malah memuji kerjasama Pemprov DKI denganBogor yang menurutnya sudahberjalanbaik.
Ridwan sendiri memuji konsep Megapolitan yang pernah ditawarkan Gubernur Jakarta terdahulu. Dengan konsep ini, pembangunan waduk-waduk di daerah hulu juga akan menjadi kenyataan, bukan wacana tahunan yang menghangat kala hujan deras tiba. Karenanya, Ridwan mengingatkan SBY dan pemerintah pusat umumnya, sekali lagi, tak boleh cuci tangan sambil menyebut daerahlah yang harus mengatur segalanya. Sementara Jokowi – Ahok, jika tak mampu juga, katanya, lebih baik mundur saja.
KOMODITAS POLITIK
Di pihak lain, sebagaimana dikemukakan Yayat, masalah banjir menjadi komoditas politik menjelang pilkada ataupun pemilihan presiden. ''Mungkin tak terselesaikannya masalah banjir Jakarta ini agar tetap dijadikan komoditas politik. Sekarang itu sudah saatnya mencari solusi bukan saling menyalahkan. Diperlukan kerjasama semua pihak," imbuhnya.
Yayat mencontohkan upaya penanganan banjir yang tak menyeluruh dengan membangun Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB). Kanal itu ternyata tidak efektif, karena hanya memindahkan titik banjir. Satu wilayah tak banjir namun dampaknya wilayah lain menjadi banjir.
Bappenas memprediksi kerugian akibat banjir di Jakarta saja mencapai Rp8 triliun setiap tahun. Suatu nilai yang fantastik. ''Tapi kita membiarkan uang sebesar itu terbuang percuma,''kata Yayat. Penanganan banjir masih parsial tanpa ada upaya komprehensif. Egoisme sektoral masih amat kental karena tiap-tiap instansi melirik banjir sebagai proyek.
Penanganan banjir harus dimulai dengan keseriusan. Serius memindahkan masyarakat yang menetap di bantaran kali, serius menjaga daerah hulu sebagai kawasan resapan, serius mengeruk daerah aliran sungai agar air lancar mengalir, dan serius bekerja lintas sektoral dan lintas wilayah. Tanpa keseriusan, berapa pun dana yang disiapkan menjadi sia-sia.
Banjir Jakarta tidak berdiri sendiri. Ia merupakan akumulasi dari kesalahan panjang tata kelola kota yang membiarkan bertahun-tahun penyerapan tanah diserobot oleh pembangunan proyek-proyek gedung berbeton. Di sisi lain, banjir Jakarta juga bagian dari pembiaran berlarut-larut atas rusaknya wilayah hulu.
Di hulu, vila-vila dan perumahan dibiarkan tumbuh kembang demi alasan mendulang pendapatan daerah maupun mengeruk keuntungan dan kenyamanan pribadi. Belum lagi tak adanya waduk penampung sementara di hulu sebagai kanal sementara agar air tak menggerojok deras ke wilayah Jakarta yang lebih rendah. "Persoalan banjir di Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, tetapi tanggung jawab pemda Bogor dan pemerintah pusat," jelas Yayat.
Banjir di Jakarta, tambah dia, menunjukkan jika Jakarta memang sudah sangat tak mungkin menahan sendiri beban air yang debitnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Siapa pun pemimpin daerahnya, seberapa pun hebatnya orang itu, ia akan tetap kalah oleh banjir jika tak didukung oleh pemerintah sekitarnya.
Sementara Ridwan Saidi menilai, kepemimpinan Jokowi-Ahok ternyata belum mampu mengatasi banjir. "Dulu mereka mengatakan akan mengatasi banjir dan saat melakukan pembenahan dan pengerukan Waduk Pluit, mengaku siap menghadap banjir. Tapi buktinya mana? Daerah yang sebelumnya tak kebanjiran justru kebanjiran," kata Ridwan .
"Jokowi harus bertanggung jawab mengatasi banjir jangan buang badan dan menyalahkan gubernur-gubernur sebelumnya. Justru para gubernur sebelumnya itu sudah berbuat. Sementara dia belum apa-apa," tandasnya.
Editor — Maghfur Ghazali
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment