Empat Menteri Rawan Selewengkan Dana Bansos
Surat Bawaslu ditujukan kepada 10 kementerian yang mengelola dana bansos.
JAKARTA - Dana bantuan sosial di berbagai kementerian, rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik pejabat menjelang Pemilihan Umum 2014.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyurati 10 kementerian untuk melaporkan program penyaluran bansos. Namun, sejauh ini empat kementerian sama sekali tidak merespons surat tersebut.
Anggota Bawaslu Daniel Zuchron menyatakan, empat menteri yang sama sekali tidak merespons surat bawaslu tersebut ialah Menteri Pemuda dan Olahrga Roy Suryo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini, serta Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.
"Kami sudah mengirim surat hingga dua kali, tapi tetap tidak ada respons sama sekali. Kami hanya berharap jangan sampai mereka jatuh karena menyalahgunakan dana bansos," kata Daniel kepada SH, di Jakarta, Kamis (16/1).
Daniel mengatakan, surat Bawaslu ditujukan kepada 10 kementerian yang mengelola dana bansos dan menterinya menjadi calon legislatif (caleg).
"Jadi, kami identifikasi dari kementerian yang menterinya sudah menjadi calon legislatif. Kami berharap pengunaan dana bansos bukan untuk kepentingan kampanye," ia memaparkan.
Ia juga menjelaskan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, serta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin merespons surat Bawaslu. Namun, mereka menyatakan tidak memiliki dana bansos.
Ada juga yang merespons tetapi tidak mengirimkan data OMS penerima Bansos, yaitu Menteri Pertanian Suswono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, serta Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan.
Ia mengatakan, laporan tersebut penting bagi Bawaslu untuk mengawasi penggunaannya. Hal ini untuk memastikan bansos benar-benar sampai dan tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.
Peneliti Indonesian Budget Center (IBC), Roy Salam mengatakan, empat menteri yang tidak melaporkan rencana program bansosnya sama saja tidak ingin terbuka terhadap publik. "Artinya, menteri tersebut tidak proaktif mendukung pemilu yang bebas dari penyalahgunaan anggaran negara," kata Roy.
Ia menyatakan, informasi bansos pada dasarnya adalah informasi publik yang tidak perlu dirahasiakan. Dalam rangka pencegahan korupsi politik, seharusnya para menteri koorperatif menanggapi permintaan Bawaslu. "Mereka seharusnya memahami posisi Bawaslu sebagai pengawas pemilu," ujarnya.
Bahkan, menurut Roy seharusnya empat menteri tersebut secara sadar mengirimkan laporannya tanpa perlu didesak Bawaslu dengan mengirim surat dua kali. "Kalau mereka tahu potensi penyalahgunaan dalam dana bansos, seharusnya mereka aktif melaporkan," tukasnya.
Ia mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegur para menteri yang mengabaikan permintaan Bawaslu. Kompetisi pemilu harus berlangsung fair tanpa menggunakan uang negara.
Roy mengatakan, dana bansos yang besar bisa untuk mendanai pemenangan pemilu, yaitu sebagai alat bagian dari pencitraan kepada calon pemilih. "Modus-modusnya misalnya dengan menjerat penerima, mereka bisa menerima tetapi harus memilih calon tertentu," Roy menjelaskan.
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment