Tunggu BPJS, Nyawa Bisa Melayang
BPJS dirancang untuk lebih mengutamakan investasi ketimbang menjamin kesehatan rakyat Indonesia.
"Maaf ini bukan salah kami," tulis seorang dokter ahli kandungan mengawali cerita pilunya.
Sang dokter mengisahkan, cerita pilu itu bermula ketika ia menangani pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Pasien yang sedang hamil pertama kali itu ternyata adalah istri dari dokter umum yang menjadi rekan sejawatnya. Ia datang ke Unit Gawat Darurat (UGD) RS Dokter Sutomo pukul 15.30 WIB, dengan keluhan ketuban pecah dan letak bayi melintang.
"Pasien tidak pernah ANC (Antenatal Care) di saya," dokter tersebut menerangkan. Pemeriksaan terakhir dilakukan sebulan sebelumnya oleh dokter ahli kandungan lain. Dari anamnesis diketahui, si pasien ternyata punya riwayat gula dan darah tinggi. Untuk menyelamatkan janin dan ibunya, sang dokter merencanakan kelahiran lewat proses caesar.
"Pertanyaan yang pedih ketika dokter jaga menghubungi saya dan menanyakan, 'Dokter mau mengerjakan pasien BPJS?'," ia mengisahkan.
Pedih karena biaya untuk paket caesar umumnya sekitar Rp 3-4 juta, meliputi biaya operasi, obat bius, benang jahit, perawatan di ruangan, infus, dan obat-obatan. "Berapa honor yang harus diterima SpOG? Tergantung sisa hal di atas. Bisa Rp 60.000 seperti yang dialami rekan sejawat saya," kata dokter itu.
Namun, bukan hal itu yang membuatnya bersedih. Ia tak bisa segera mengoperasi pasien karena masih menunggu proses administrasi BPJS. Jaringan online BPJS saat itu sedang lemah. "Hati saya deg-degan bercampur sedih. Mau menunggu sampai kapan? Sampai jadi kasus kasep?" ia bertanya pada dirinya sendiri.
Padahal, urusan administrasi bukan wewenang para dokter. Setelah sedikit melalui pemaksaan, pasien akhirnya bisa sampai ke kamar operasi. Namun, para dokter yang akan menolong persalinan pasien itu harus memutar otak supaya melakukan penghematan. Sang dokter kandungan harus mengirit benang, sementara dokter anestesi harus memilih obat bius yang murah meriah.
Namun, cerita pedih tak terhenti sampai di situ. Pascaoperasi, petugas apotek menghubunginya dan mengatakan, obat nyeri tidak ditanggung, begitu juga obat untuk mobilitas usus. "Apakah kami para dokter ini jadi dipaksa bekerja di bawah standar oleh pemerintah?" ia bertanya.
Setelah operasi, pasien masih merasakan kenyerian. "Sungguh, maaf, ini bukan salah kami, pasienku sayang," kata dokter itu.
Kisah dokter dengan pasien itu ditulis dalam website milik Dokter Indonesia Bersatu (DIB), Januari 2014. DIB adalah organisasi dokter yang anggotanya ribuan dan tersebar di Tanah Air.
Kisah ironis juga diungkapkan seorang relawan kesehatan dari Jawa Timur, Arif Witanto. Melalui pesan layanan singkat (SMS), ia mengatakan, Sunarni, ibu hamil yang memiliki jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) diharuskan melakukan operasi caesar. Namun, warga Karanganyar, Jawa Tengah itu tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di RSU Muwardi, Solo karena penuh.
Puskesmas yang menjadi tempat rujukan awal lantas "melemparnya" ke RS Swasta. Padahal, RS itu tidak menjalin kerja sama dengan BPJS. Biaya yang harus ditanggung Sunarni sebesar Rp 8 juta. "Di mana bisa cari pertolongan? Dia sekarang pontang-panting cari utangan. Kalau nanti brojol (lahir) duluan gimana, karena nggak dapat utangan?" kata Arif.
Pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang tadinya tinggal menunjukkan kartu, kini harus menjalani proses berbelit untuk mendapatkan jaminan kesehatan gratis.
Mereka kini diwajibkan kembali mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan. "Jadi, ngapain kami kemarin dikasih KJS kalau disuruh urus SKTM lagi?" tanya Rukmini, kader PKK Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.
Penurunan Kualitas
Sejak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikelola BPJS Kesehatan, kisah seperti itu jamak dijumpai. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, sistem asuransi kesehatan yang berlaku nasional sejak 1 Januari 2014 ini memberikan perlindungan kesehatan kepada rakyat miskin, yang selama ini kesulitan memperoleh layanan kesehatan secara murah.
"Saya tidak mau dengar lagi ada laporan rakyat kurang mampu ditolak rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya," kata SBY saat memberi pidato sambutan peluncuran program BPJS di Bogor.
Ia menegaskan, rakyat miskin dapat berobat dan dirawat gratis di puskesmas dan rumah sakit dengan BPJS yang menjaminnya. SBY menganggap BPJS merupakan jawaban atas harapan rakyat Indonesia yang menginginkan perlindungan kesehatan secara luas.
Ketua DPR, Marzuki Alie berpendapat, persoalan yang terjadi saat ini ada karena program itu masih dalam masa transisi. "Dengan kerja besar pasti banyak masalah," katanya.
Namun, pengamat ekonomi dari Institut for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng menyebutkan, minimnya jaminan kesehatan yang diterima peserta karena BPJS sesungguhnya dirancang untuk memobilisasi dana pemerintah dan rakyat.
Sesuai UU BPJS, dana itu bisa diinvestasikan. Uang ratusan triliun yang cair ini dapat ditempatkan di bank atau lembaga keuangan nonbank, untuk membeli surat utang negara (obligasi), diinvestasikan pada surat berharga, atau obligasi di luar negeri.
Seorang pejabat yang terlibat langsung pembahasan peraturan pemerintah (PP) soal BPJS pernah mengatakan, perdebatan pasal paling alot terkait dengan penggunaan dana yang dikumpulkan BPJS Kesehatan. Saat masih bernama PT Askes, iuran yang dipungut dari pegawai negeri sipil (PNS) sebagian besar digunakan pengembangan usaha, bukan jaminan kesehatan.
"Makanya, kenapa banyak obat atau pelayanan yang tidak ditanggung. Itu yang mau kita ubah, tapi mereka tidak mau," kata pejabat yang enggan disebut namanya ini kepada SH, pertengahan November 2013 lalu.
Beberapa petugas Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang ditemui SH, mengakui adanya penurunan kualitas jaminan.
Peserta BPJS yang membayar iuran sekalipun akan diperlakukan sama dengan peserta BPJS yang preminya ditanggung pemerintah. Bagi PNS, bahkan pejabat negara, harus terlebih dahulu berobat ke puskesmas setempat. Setelah itu baru dirujuk ke RSUD dan jika diperlukan dirujuk ke RS pusat, seperti RSCM.
"Kami ini, walaupun karyawan RSCM, belum tentu bisa berobat di RSCM," kata seorang karyawan RSCM yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Menurutnya, dengan UU BPJS, semua pejabat negara tidak bisa lagi menggunakan jaminan kesehatan seperti sebelumnya. "Kalau tidak mau melalui puskesmas terlebih dulu, mereka bisa saja bayar langsung dengan uangnya sendiri," katanya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo mengatakan, orang sakit seharusnya tidak perlu diatur secara detail. Sebaliknya, yang terpenting adalah penyelamatan nyawa seorang pasien. "Menunggu proses ya, sudah mati," katanya.
Ade Suhendar, relawan kesehatan dari Jakarta Pusat mengatakan, BPJS tak ubahnya seperti "malaikat pencabut nyawa". "Orang yang harusnya diselamatkan, mati karena menunggu administrasi. Sekarang saja belum ada, tapi pasti bakal ada kasus seperti itu," ujarnya.
Saat ini saja, singkatan BPJS sudah mulai banyak diplesetkan, seperti Banyak Pasien Jasa Sedikit atau Bikin Perasaan Jadi Sedi
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment