Kupang (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sharif C Sutardjo mengatakan, dibutuhkan sebuah perjanjian bilateral bersam Australia untuk lokasi tangkapan bersama nelayan di laut batas dua negara.

Menurut dia, berkaitan dengan pemanfaatan wilayah perairan dua negara khusus di laut Timor Indonesia dan Australia, harus didasarkan pada sebuah perjanjian bilateral antardua negara. Hal itu menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara.

"Saya akan coba komunikasikan dengan Pak Menteri Luar Negeri kita untuk maksud itu," kata Sharif di Kupang, Sabtu.

Dia mengaku, hingga saat ini, nelayan Indonesia khusus dari Nusa Tenggara Timur, masih diperbolehkan melakukan penangkapan ikan hingga ke Ashmore Reef, namun hanya menggunakan alat tangkap tradisional. "Bahkan menurut yang saya dengar nelayan kita juga mendapatkan bantuan dari Australia," katanya.

Terkait masih ada nelayan dari luar daerah melakukan penangkapan di sepanjang laut Timor menggunakan pukat harimau (trawl), walau sudah ada peraturan yang melarang, Sharif mengaku belum mendapatkan laporan. "Nanti saya cek lagi karena hingga kini belum ada laporan," katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sharif C Sutardjo berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk memberikan bantuan program Direktif Presiden kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan itu, Menteri KKP menyerahkan bantuan berupa, 13 unit kapal penangkap ikan ukuran 10 GT, sarana penangkap ikan berupa mesin tempel 5HP, bahan jaring, lampu celup dan GPS. Selain itu, untuk istri nelayan diberikan paket alat pembuatan abon ikan.

"Total bantuan yang diberikan berjumlah Rp19 miliar yang bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus," katanya.

Dijelaskannya, program yang diluncurkan tersebut, merupakan wujud perhatian pemerintah pusat melalui Presiden SBY, terhadap kondisi kehidupan masyarakat, khusus yang tergolong berpenghasilan rendah di daerah ini.

Dikatakan Sharif, bantuan yang diserahkan untuk sejumlah kelompok usaha bersama nelayan yang tersebar di delapan kabupaten/kota yang ada di provinsi itu, dalam upaya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk peningkatan kualitas lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Dia berharap, bantuan tersebut, bisa dimanfaatkan secara baik dan bertanggung jawab oleh para nelayan, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraannya.(*)